PGRI Tabalong

Sesuai Amanat Undang-undang, Guru Honorer Berhak Ikut Sertifikasi

Kabar gembira untuk kawan-kawan guru honorer. Guru honorer kategori dua (K2) berhak mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan perbaikan kesejahteraan. Seperti diberitakan JPNN.COM, selama ini, banyak guru honorer K2 yang tidak dibolehkan mengikuti sertifikasi.
"Saya ketemu guru honorer Kementerian Agama. Sudah mengabdi lama, tapi tidak diizinkan ikut sertifikasi, dengan alasan bukan guru PNS. Itu salah!," tegas Ketua PB PGRI Didi Suprijadi, Sabtu (19/3).

Dia menyebutkan dalam UU Guru dan Dosen, setiap guru baik honorer maupun PNS b‎erhak ikut sertifikasi. Selain untuk meningkatkan kompetensi, juga perbaikan tingkat kesejahteraan.
"Kalau untuk guru PNS sesudah sertifikasi, yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi sebesar gaji sebulannya. Sedangkan guru honorer disesuaikan besarannya," terangnya.

Dia mengungkapkan, seharusnya seorang guru yang mengabdi dua tahun diberi SK, kemudian ikut sertifikasi. Sertifikasi menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Jadi tidak seperti sekarang, sertifikasi dipilih-pilih. Harus disamaratakan agar guru honorer dan PNS mendapatkan hak yang sama," tandasnya.

Regulasinya memang kuat, UU Guru dan Dosen. Namun, walau penerapannya secara penuh harus menunggu bertahun-tahun sejak diundangkan, hal ini tentu merupakan sebuah angin segar. Bravo.....

Sumber: jpnn.com

Menunggu Regulasi Baru Kemdikbud Terkait Guru yang Belum Tersertifikasi

Harian Pikiran Rakyat melansir berita tentang penyiapan regulasi untuk guru yang belum tersertifikasi. Regulasi terkait guru yang belum memenuhi sertifikasi itu akan segera dikeluarkan pada awal Maret ini. Ditulis pula, regulasi tersebut masih dalam proses finalisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Penyiapan regulasi bagi guru yang belum disertifikasi hingga 2016 ini juga merupakan salah satu permasalahan yang mengemuka dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2016 di Sawangan, Depok pada bulan Februari lalu. Dalam sidang komisi RNPK 2016 terkait tata kelola Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) regulasi tersebut didorong untuk segera dituntaskan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menuturkan, saat itu pihaknya tengah merampungkan draft atau rancangan awal peraturannya. "Direktorat Jenderal saat ini masih me-review beberapa pasal lagi. Karena kita harus mengkaji lebih mendalam seperti apa konsekuensi-konsekuensi ke depannya," ujar Anies, seperti dilansir Pikiran Rakyat, Kamis (25/2/2016).

Anies menjelaskan, regulasi tersebut perlu disusun untuk memberikan solusi pada guru-guru yang belum tersertifikasi. Sementara di sisi lain juga terdapat sekolah yang masih membutuhkan guru.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengharuskan guru berkualifikasi S-1/D-4 maksimal hingga 2015, atau 10 tahun sejak ditetapkan pada 2005 silam. Meskipun ditargetkan tuntas di akhir 2015, ternyata hingga saat ini masih banyak guru yang belum tersertifikasi.

Update:
Silakan klik foto di bawah ini untuk membaca regulasi (ketentuan) sertifikasi guru tahun 2016.

Sumber (rujukan): pikiran-rakyat.com
Foto: liputan6.com

Aplikasi PGRI Tabalong Mobile Version Untuk Android

PGRI Tabalong on Mobile

Mengakses informasi pendidikan dapat ditingkatkan caranya. Dalam beberapa dekade terakhir, kepemilikan perangkat bergerak (mobile devices) semakin meningkat. Hal ini disebabkan semakin terjangkaunya harga perangkat-perangkat ini oleh masyarakat.

Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki dan menggunakan perangkat mobile membuka peluang penggunaan perangkat teknologi bergerak dalam duniapendidikan. Penggunaan perangkat bergerak (mobile device) yang berbasis android.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tabalong mencoba masuk pada ranah mobile device, agar penggunan nyaman dalam mengkases segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan PGRI Tabalong melalui hand phone yang sudah berbasis android dan tentu dalam kondisi online atau terkoneksi internet.

Kemudahan mengakses web blog PGRI Tabalong bagi rekan-rekan guru menjadi prioritas, sehingga jika ingin jauh lebih mudah dalam mengakses Informasi PGRI Tabalong hanya dalam genggaman
silahkan unduh pada link yang kami sematkan dibawah ini.

DOWNLOAD PGRI TABALONG MOBILE VERSION

PGRI Tata Ulang Dan Rapikan Data Keanggotaan

Sekretaris PGRI Tabalong Herwandi, S.Pd. M.AP

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Tabalong (PGRI) mulai melakukan implementasi program PGRI masa bakti XXI Tahun 2015-2019. Di antara program yang diumumkan adalah perbaikan serta penyempurnaan semua lini organisasi sekaligus penataan ulang database keanggotaan PGRI.

Ketua PGRI Tabalong, Drs. H.Erwan, SH.M.AP mengatakan, pendataan ulang kenggotaan PGRI merupakan kegiatan penting dalam sebuah organisasi.
"Kita sudah buat visi dan misi walau sederhana namun sangat mungkin kita capai. Pendataan ulang keanggotaan itu dilakukan setiap PC terus direkap, sehingga bisa didapat data anggota PGRI yang akurat," kata dia saat memimpin rakor PGRI, Aula Djahri Darman7/3.

Dihadapan seluruh pengurus cabang PGRI Kabupaten Tabalong, ia juga mengingatkan agar penyempurnaan semua lini organisasi terutama pada tingkat ranting.
"Jika kita menginginkan organisasi yang baik, dalam tata aturan yang ada agar ideal tentu semua lini kita harus bangkitkan dan gerakkan" tegas nya.

Sampai saat ini proses penataan ulang keanggotaan PGRI mulai berlangsung. yang dikoordinir Pengurus Cabang tiap Kecamatan, melalui formulir yang telah dibagikan.

Jika program penataan keanggotaan PGRI ini sudah rampung, Sekretaris PGRI Tabalong Herwandi, S.Pd. M.AP mengklaim banyak kegunaannya. Selain urusan Identifikasi upadating data Anggota PGRI agar menghasilkan jumlah data yang tepat dan akurat, juga dipakai untukberbagai acuan berbagai kebijakan.
"Formulir pendataan ulang anggota PGRI sudah kami sebarkan pada tiap pengurus cabang, semoga bisa berjalan dengan baik dan data yang kita harapkan terkumpul tepat waktu dan saat ini formulir tersebut untuk CPNS dan PNS saja" pungkas nya.

Pidato Ketua PGRI Tentang Upaya Jaminan Kesehatan Guru Honorer

Kadisdik Tabalong; Jaminan Kesehatan Sangat Bagus, Mari Kita Kaji Standar Gaji Honorer Sesuai UMRP

Kadisdik Tabalong, tengah, Rakor Pengurus PGRI Tabalong

Jaminan kesehatan guru honorer yang diupayakan PGRI Tabalong bahkan akan diusulkan untuk alokasi anggaran Daerah (baca PGRI Tabalong upayakan Jaminan Kesehatan Guru Honorer) mendapat respon positif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

"Selain jaminan kesehatan,kami juga akan mengharapkan kesejahteraan bagi guru honorer," ujar Drs. H. Marzuki Hakim, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi pengurus persatuan guru republik Indonesia, Aula Djahri Darman, Senin (7/3).

Kadisdik Kabupaten Tabalong juga mengatakan, untuk kesejahteraan materi, saat ini upah minimum guru honorer kita masih dibawah UMRP (upah minimum regional propinsi). "pada jaminan kesehatan akan terasa ideal jika upah minimum guru honorer kita standar pada UMRP. Apakah nanti ikut askes/bpjs,jaminan kesehatan sangat perlu," katanya.

Saat ini, sambung Marzuki Hakim, pada jaminan kesehatan usul atau upaya PGRI kita sangat bagus. "jika mungkin bisa standar gaji mereka pada UMRP, tentu jaminan kehatan bagi mereka lebih baik lagi karena bukan hanya yang bersangkutan juga mungkin keluarga nya, kalau PNS kan sudah ada ketentuannya," Tandas nya.

PGRI Tabalong, Upayakan Jaminan Kesehatan Bagi Guru Honorer

Drs. H.Erwan.SH.M.AP. Kanan saat memimpin Rakor PGRI

Peningkatan jaminan kesehatan bagi para guru honorer menjadi perhatian serius PGRI Tabalong. Rencananya, PGRI Tabalong mengupayakan juga akan memberikan fasilitas jaminan kesehatan bagi para guru Honorer( bantu, kontrak, bahkan guru honorer sekolah)

"Fasilitas jaminan kesehatan bagi guru honorer sangat penting, kita punya contoh pada implementasi yang telah diterapkan untuk jaminan kesehatan bagi guru honorer, hal ini bukan tidak mungkin kita terapkan pada Daerah kita," ujar Drs. H. Erwan, SH.M.AP, Ketua PGRI Kabupaten Tabalong, saat memimpin rapat koordinasi pengurus persatuan guru republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tabalong yang berlangsung di Aula Djahri Darman Disdik Tabalong, Senin (7/3).

Pria yang juga menjabat Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong ini juga mengatakan, guru honorer ini juga menjadi perhatian PGRI terutama pada jaminan kesehatan pada mereka banyak kasus yang harus menjadikan perhatian bagi kita semua bahwa jaminan kesehatan bagi mereka (red-guru honorer) sangat penting.

"Jaminan kesehatan untuk guru honorer sudah kita kaji, bahkan akan kita usulkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong. Apakah nanti ikut BPJS, atau program lainnya, kita coba usulkan untuk penganggaran alokasi dana pada Daerah" katanya.
Dia menambahkan, guru honorer memiliki peranan yang cukup penting, mereka ini ikhlas mengabdi sangat penting utamakan jaminan kesehatan bagi mereka. "Jaminan kesehatan diberikan pada yang bersangkutan bahkan mungkin keluarga nya. kebijakan ini dan upayakan agar masuk alokasi anggaran Daerah," tandasnya.

Pidato Ketua PGRI Tabalong tentang upaya jaminan kesehatan guru honorer, semoga bisa terwujud, Hidup Guru !!! Hidup PGRI !!! Solidaritas, Yesss

PGRI Tabalong

Contributors

Technology