PGRI Tabalong

PGRI Kabupaten Tabalong mengagendakan akan melakukan pelantikan dan pengukuhan seluruh pengurus cabang PGRI tingkat kecamatan di kabupaten Tabalong pada minggu pertama bulan Mei 2016. Hal ini disampaikan ketua PGRI Kabupaten Tabalong, Drs.Erwan, SH. M.AP, ketika menghadiri rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SMP Kabupaten Tabalong (Selasa, 26 April 2016) di aula SMP Negeri 1 Tanjung, mendampingi bapak bupati yang juga berkenan hadir hadir (Baca: Kepala Sekolah Akan Mendapatkan Kendaraan Dinas dari Bupati).

Dalam kesempatan rapat K3S yang juga dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan (mewakili kepala Dinas Pendidikan yang berhalangan hadir karena ada kegiatan di Banjarmasin) itu, ketua PGRI menyampaikan pula perhatiannya yang besar kepada para pendidik bahwa sebagai organisasi profesi, PGRI akan terus mengawal dan mengayomi seluruh pendidik yang ada di Kabupaten Tabalong (Baca: Pemerintah Daerah Akan Fasilitasi Kepala Sekolah Lakukan Kunjungan Kerja ke Jawa).
“Oleh karena itu, PGRI kabupaten juga mengagendakan pada minggu pertama bulan Mei nanti akan melakukan pelantikan dan pengukuhan seluruh pengurus cabang PGRi yang sudah terpilih hasil muscab yang lalu,” katanya.
“Ke depan, kita juga akan memikirkan untuk mengupayakan PGRI kabupaten ini akan memliki sekretariat yang permanen. Bahkan impian kita, PGRI kita ini akan mempunyai sebuah gedung guru yang megah,” lanjutnya yang disambut tepuk tangan peserta rapat.

Dalam sambutannya itu, ketua PGRI juga menyampaikan sorotannya terhadap upaya pemerintah daerah dalam memajukan dunia pendidikan dengan terus memperhatikan faktor pendidik, anak didik, dan sarana prasarananya (Baca: PGRI dan Pemerintah Daerah Akan Terus Memajukan Pendidikan di Kabupaten Tabalong).

Di akhir sambutannya, Ketua PGRI juga mengharapkan doa restu dan dukungan semua pihak untuk terus memajukan PGRI di kabupaten Tabalong.

Foto: BBM by Tety

Berbahagialah para pendidik yang ada di kabupaten Tabalong, pemerintah daerah berupaya memajukan dunia pendidikan dengan terus memperhatikan faktor pendidik, anak didik, dan sarana prasarananya. Setidaknya itu yang bisa ditangkap, saat ketua PGRI kabupaten Tabalong, Drs.Erwan, SH. M.AP, menyampaikan sambutannya ketika menghadiri rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SMP Kabupaten Tabalong (Selasa, 26 April 2016) di aula SMP Negeri 1 Tanjung, mendampingi bapak bupati yang juga berkenan hadir (Baca: Kepala Sekolah Akan Mendapatkan Kendaraan Dinas dari Bupati).
“Kita ingin SMP yang Bapak/Ibu pimpin itu bisa maju dan berkembang, dicintai oleh anak didik, para pendidik, disukai oleh masyarakat dan lingkungannya. Tentu faktor pendidik ini juga harus kita perhatikan. Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik insyaallah para pendidik akan bisa maju,” ujarnya .

Mengenai perhatian terhadap tingkat kesejahteraan pendidik ini, melalui APBD Perubahan tahun 2015 lalu, pemerintah daerah juga telah menaikkan tunjangan daerah bagi kepala sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK.
“Diharapkan, pemerintah Kabupaten Tabalong ke depannya kami mohon, perhatian ini juga ditujukan bagi seluruh pendidik yang ada di kabupaten Tabalong,” ujarnya pula.

Selain itu, faktor sarana dan prasarana juga harus diperhatikan. Bapak yang juga kepala Bappeda ini menyatakan membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi kepala sekolah jika ingin memperbaiki atau melengkapi sarana dan prasarana di sekolahnya.
“Mungkin ada SMP yang belum memiliki fasilitas listrik, ruang kelas kurang, ruang penunjang kurang, atap bocor, peralatan kurang, silakan usulkan melalui dinas pendidikan yang kemudian diteruskan ke Bappeda,” lanjutnya.
Pernyataan ini langsung disambut tepuk tangan yang meriah dari hadirin.

Pria yang pernah cukup lama memimpin Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dan cukup signifikan memajukan dunia pendidikan di masa kepemimpinannya itu, menyoroti pula faktor anak didik.
“Kami merasa gembira karena dalam dua tahun terakhir ini, minat anak didik kita untuk mengikuti lomba-lomba di tingkat kecamatan dan kabupaten itu semakin meningkat. Hampir tidak ada lagi disparitas (kesenjangan) antara anak didik yang sekolah di perkotaan dengan anak didik yang sekolah di tingkat kecamatan,” ujarnya.
“ Ini terbukti, bahwa ternyata anak didik kita yang sekolah baik di wilayah utara maupun selatan, kemampuan akademiknya bisa bersaing bahkan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Ini merupakan salah satu indikator bahwa kualitas pendidikan di kabupaten Tabalong sudah merata,” lanjutnya.
“Dulu biasanya didominasi oleh sekolah-sekolah di perkotaan. Sekarang, sekolah yang di wilayah kecamatan, yang agak jauh dari pusat kota, ternyata anak didiknya juga bisa tampil. Ini tidak terlepas dari hasil pembinaan, bimbngan, dan arahan oleh guru mata pelajaran, guru pembina, dan termasuk oleh kepala sekolah. Maka jika ada satu prestasi, tentu ada keterkaitan satu sama lain.”

Dalam kesempatan rapat K3S yang juga dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan (mewakili kepala Dinas Pendidikan yang berhalangan hadir karena ada kegiatan di Banjarmasin) itu, ketua PGRI menyampaikan pula perhatiannya yang besar kepada para pendidik bahwa sebagai organisasi profesi, PGRI akan terus mengawal dan mengayomi seluruh pendidik yang ada di Kabupaten Tabalong (Baca: Pemerintah Daerah Akan Fasilitasi Kepala Sekolah Lakukan Kunjungan Kerja ke Jawa).
“Oleh karena itu, PGRI kabupaten juga mengagendakan pada minggu pertama bulan Mei nanti akan melakukan pelantikan dan pengukuhan seluruh pengurus cabang PGRi yang sudah terpilih hasil muscab yang lalu,” katanya (Baca: Awal Mei 2016, Seluruh Pengurus Cabang PGRI Kabupaten Tabalong Akan Dilantik dan Dikukuhkan).
“Ke depan, kita juga akan memikirkan untuk mengupayakan PGRI kabupaten ini akan memliki sekretariat yang permanen. Bahkan impian kita, PGRI kita ini akan mempunyai sebuah gedung guru yang megah,” lanjutnya yang disambut tepuk tangan peserta rapat.

Di akhir sambutannya, Ketua PGRI juga mengharapkan doa restu dan dukungan semua pihak untuk terus memajukan PGRI di kabupaten Tabalong.

Foto: BBM by Tety

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk terus mengembanga program sertifikasi guru secara merata. Program sertifikasi guru ada dua jenis yakni sertifikasi guru PNS dan sertifikasi guru Non PNS.
Mulai tahun 2016 ini pola sertifikasi guru diganti dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pola sertifikasi guru yang sebelumnya banyak digunakan adalah melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Rencana kesempatan guru untuk mengikuti sertifikasi melalui pola PLPG akan berakhir pada tahun 2015.

Penetapan PPG sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi guru untuk menjadi pendidik profesional akan segera diberlakukan dengan tegas. Ini merupakan salah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama para pendidiknya atau guru.
PPG adalah semacam module pendidikan pra jabatan sebagai sertifikasi profesi jabatan. Program ini dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Mulai tahun 2016 ini, guru akan dinilai sesuai dengan profesi jabatan yang mereka emban berdasar profesinya sebagai tenaga pendidik profesional.

Para guru akan mengikuti PPG selama 1 tahun dengan sistem IN-ON-IN-ON-IN. Setelah itu mendapat gelar “Gr” dan sertifikat pendidik serta pantas menyandang standing guru profesional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam peraturan tersebut tenaga pendidik akan dinilai sesuai dengan profesi jabatan mereka.

Untuk pemberkasan, kawan-kawan guru dapat berkoordinasi dengan operator dinas pendidikan setempat yang mengurusi masalah sertifikasi guru ini.
Sumber: disdikpora.rokanhulukab.go.id

Kabar gembira untuk kawan-kawan guru honorer. Guru honorer kategori dua (K2) berhak mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan perbaikan kesejahteraan. Seperti diberitakan JPNN.COM, selama ini, banyak guru honorer K2 yang tidak dibolehkan mengikuti sertifikasi.
"Saya ketemu guru honorer Kementerian Agama. Sudah mengabdi lama, tapi tidak diizinkan ikut sertifikasi, dengan alasan bukan guru PNS. Itu salah!," tegas Ketua PB PGRI Didi Suprijadi, Sabtu (19/3).

Dia menyebutkan dalam UU Guru dan Dosen, setiap guru baik honorer maupun PNS b‎erhak ikut sertifikasi. Selain untuk meningkatkan kompetensi, juga perbaikan tingkat kesejahteraan.
"Kalau untuk guru PNS sesudah sertifikasi, yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi sebesar gaji sebulannya. Sedangkan guru honorer disesuaikan besarannya," terangnya.

Dia mengungkapkan, seharusnya seorang guru yang mengabdi dua tahun diberi SK, kemudian ikut sertifikasi. Sertifikasi menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Jadi tidak seperti sekarang, sertifikasi dipilih-pilih. Harus disamaratakan agar guru honorer dan PNS mendapatkan hak yang sama," tandasnya.

Regulasinya memang kuat, UU Guru dan Dosen. Namun, walau penerapannya secara penuh harus menunggu bertahun-tahun sejak diundangkan, hal ini tentu merupakan sebuah angin segar. Bravo.....

Sumber: jpnn.com

Harian Pikiran Rakyat melansir berita tentang penyiapan regulasi untuk guru yang belum tersertifikasi. Regulasi terkait guru yang belum memenuhi sertifikasi itu akan segera dikeluarkan pada awal Maret ini. Ditulis pula, regulasi tersebut masih dalam proses finalisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Penyiapan regulasi bagi guru yang belum disertifikasi hingga 2016 ini juga merupakan salah satu permasalahan yang mengemuka dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2016 di Sawangan, Depok pada bulan Februari lalu. Dalam sidang komisi RNPK 2016 terkait tata kelola Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) regulasi tersebut didorong untuk segera dituntaskan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menuturkan, saat itu pihaknya tengah merampungkan draft atau rancangan awal peraturannya. "Direktorat Jenderal saat ini masih me-review beberapa pasal lagi. Karena kita harus mengkaji lebih mendalam seperti apa konsekuensi-konsekuensi ke depannya," ujar Anies, seperti dilansir Pikiran Rakyat, Kamis (25/2/2016).

Anies menjelaskan, regulasi tersebut perlu disusun untuk memberikan solusi pada guru-guru yang belum tersertifikasi. Sementara di sisi lain juga terdapat sekolah yang masih membutuhkan guru.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengharuskan guru berkualifikasi S-1/D-4 maksimal hingga 2015, atau 10 tahun sejak ditetapkan pada 2005 silam. Meskipun ditargetkan tuntas di akhir 2015, ternyata hingga saat ini masih banyak guru yang belum tersertifikasi.

Update:
Silakan klik foto di bawah ini untuk membaca regulasi (ketentuan) sertifikasi guru tahun 2016.
Sumber (rujukan): pikiran-rakyat.com
Foto: liputan6.com